Jakarta, ArthaBhumi.id – Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
“Kami optimis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi dan rakyat sejahtera lebih cepat,” ujar Menteri Keuangan di Jakarta, Selasa (9/6/26).
Pemerintah menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan dan masukan konstruktif yang diberikan seluruh fraksi DPR RI terhadap KEM-PPKF Tahun 2027.
Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan arah kebijakan ekonomi dan fiskal sekaligus mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga RAPBN Tahun Anggaran 2027 tetap sehat dan efektif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
KEM-PPKF Tahun 2027 memiliki nilai strategis sebagai landasan penyusunan RAPBN Tahun 2027 sekaligus menjadi dokumen pertama yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dokumen tersebut menjadi pijakan dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional serta memperkuat fondasi menuju Indonesia yang lebih sejahtera.
Pemerintah juga mengapresiasi dukungan fraksi-fraksi DPR RI terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang diproyeksikan pada kisaran 5,8-6,5 persen sebagai langkah menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, serta mengoptimalkan peran Danantara dalam investasi produktif pada sektor strategis.
Selain mendorong investasi, Pemerintah akan memperkuat daya beli masyarakat melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan perluasan kesempatan kerja. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat akan terus diperkuat agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian.
Stabilitas ekonomi tetap menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada tahun 2027, inflasi ditargetkan berada pada kisaran 1,5–3,5 persen, dengan nilai tukar rupiah diperkirakan pada rentang Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS dan suku bunga SBN tenor 10 tahun pada kisaran 6,5–7,3 persen. Pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada kisaran US$70–95 per barel guna mengantisipasi dinamika pasar energi global sekaligus menjaga APBN tetap mampu menjalankan fungsi sebagai shock absorber.
Sejalan dengan tema Pembangunan “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, kebijakan fiskal tahun 2027 difokuskan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yaitu (1) kedaulatan pangan; (2) kemandirian energi dan air; (3) pendidikan; (4) kesehatan; (5) hilirisasi dan industrialisasi; (6) infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; (7) penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; dan (8) penurunan kemiskinan. Prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Untuk mendukung agenda tersebut, Pemerintah akan terus mengoptimalkan pendapatan negara melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan, perluasan basis penerimaan, serta penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak. Di sisi belanja, Pemerintah akan terus meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien, produktif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penguatan perlindungan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah juga akan mengelola pembiayaan secara prudent dan inovatif guna menjaga ketahanan fiskal. Postur fiskal tahun 2027 dirancang secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit pada kisaran 1,8–2,4 persen PDB. Berbagai skema pembiayaan inovatif akan terus dikembangkan melalui sinergi dengan Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.
Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah optimistis APBN 2027 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga stabilitas, mendorong transformasi ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
