Jakarta, Arthabhumi.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga keuangan negara dan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers pascapelantikan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Senin (14/9/2026), setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dan menunjuk Suahasil sebagai Menteri Keuangan hingga akhir masa Kabinet Merah Putih 2024-2029.
Pengangkatan Suahasil tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan.
Pergantian tersebut menjadi perhatian karena Purbaya baru sekitar satu tahun menduduki posisi Menteri Keuangan. Lebih dari itu, pergantian terjadi secara mendadak ketika Purbaya masih menjalankan agenda resmi terkait pembahasan RUU APBN 2027 bersama Bank Indonesia, Bappenas dan Komite IV DPD RI.
Presiden tidak secara terbuka menjelaskan alasan spesifik pemberhentian Purbaya. Karena itu, sejumlah spekulasi mengenai latar belakang pergantian tersebut berkembang, mulai dari persoalan kredibilitas fiskal, hubungan dengan Bank Indonesia, kebijakan likuiditas perbankan, hingga persoalan internal di Kementerian Keuangan.
Menjaga APBN Jadi Pesan Utama Presiden
Suahasil menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan agar dirinya melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan hingga akhir masa Kabinet Merah Putih.
“Dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, [dan] bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Suahasil.
Pernyataan tersebut penting karena muncul tepat setelah pergantian Menteri Keuangan. Pesan mengenai kesehatan dan kredibilitas APBN juga menjadi penekanan dalam pernyataan pemerintah setelah pelantikan Suahasil.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga menyebut pengalaman dan kompetensi Suahasil sebagai modal untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara serta menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.
Mengapa Purbaya Dicopot?
Sampai saat ini, tidak ada penjelasan resmi Presiden yang menyebut satu alasan tertentu sebagai penyebab Purbaya dicopot. Karena itu, analisis mengenai latar belakang pergantian harus ditempatkan sebagai rangkaian faktor yang berpotensi menjelaskan keputusan tersebut, bukan sebagai fakta bahwa salah satu faktor tersebut merupakan penyebab tunggal.
Salah satu faktor yang mendapat perhatian adalah perbedaan pendekatan mengenai kebijakan likuiditas dan pertumbuhan ekonomi.
Sejak awal menjabat, Purbaya membawa pendekatan yang relatif agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah penempatan dana pemerintah di bank-bank Himbara. Pemerintah menempatkan Rp200 triliun uang negara pada lima bank umum mitra pada September 2025.
Dana tersebut ditempatkan di BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia, dengan harapan memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong aktivitas ekonomi.
Langkah tersebut menjadi salah satu penanda awal era Menkeu Purbaya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal, melainkan juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Satu Tahun Perjalanan Menkeu Purbaya Kelola APBN
APBN Tetap Ekspansif, Penerimaan Negara Menguat
Memasuki tahun 2026, Menkeu berfokus pada tujuan agar APBN dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian. Meski belum tumbuh kencang, ekonomi Indonesia disebut berhasil keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Hal tersebut tercatat pada pertumbuhan kuartal IV-2025 sebesar 5,39%, kemudian kuartal I-2026 tumbuh 5,61%, dan kuartal II-2026 tumbuh 5,29%.
Meskipun perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi karena dinamika ekonomi global, Menkeu meyakini bahwa ekonomi Indonesia sudah tumbuh ke arah 6%. Untuk mencapai target tersebut, Menkeu menyebut bahwa investasi perlu tumbuh hingga 7 persen.
Oleh karena itu, pemerintah akan berperan sebagai katalisator, sementara sektor swasta menjadi motor utama investasi. Danantara juga akan dilibatkan dalam upaya mendorong akselerasi investasi.
“Saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-IV tahun lalu kan 5,39%, triwulan pertama (2026) 5,61%, triwulan ke-II (2026) 5,29%. Agak turun sedikit, tapi karena gangguan global ya, tapi sekarang siap untuk gerakkan 6% lagi. Mungkin triwulan IV tahun ini bisa mendekati 6%,” kata Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (8/9/26).
Menkeu memastikan bahwa reformasi pengelolaan APBN akan terus dilanjutkan, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2027, antara lain Menkeu menempatkan reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja produktif, serta pengendalian defisit dan utang sebagai sejumlah fokus utama.
Sepak Terjang Purbaya
Selama masa jabatannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Reuters mencatat ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan tercepat dalam tiga tahun selama periode kepemimpinan Purbaya. Namun, pada saat yang sama muncul kekhawatiran mengenai pelebaran defisit, tekanan pasar dan kredibilitas kebijakan fiskal. Di sinilah terdapat persoalan mendasar dalam strategi fiskal Purbaya.
Pemerintah membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi untuk memenuhi agenda Presiden Prabowo. Namun, semakin agresif pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga batas defisit, utang, biaya pembiayaan dan kepercayaan investor.
Perombakan Besar di Kementerian Keuangan
Faktor lain yang menambah tanda tanya adalah perombakan besar-besaran pejabat Kementerian Keuangan beberapa hari sebelum Purbaya dicopot.
Pada 10 September 2026, Purbaya merombak ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional hingga unit organisasi non-eselon.
Purbaya mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pembenahan organisasi agar Kementerian Keuangan lebih adaptif.
Ia juga menekankan empat agenda: mempercepat kerja APBN bagi perekonomian, memperkuat penerimaan tanpa menambah beban masyarakat, meningkatkan efektivitas belanja dan membenahi sistem perpajakan dengan tetap menjaga disiplin fiskal.
Namun, jarak waktu yang sangat pendek antara perombakan tersebut dengan pergantian Menteri Keuangan membuatnya menjadi salah satu aspek yang dipertanyakan publik.
Purbaya sendiri kemudian mengakui bahwa keputusan melakukan rotasi besar tersebut menjadi salah satu hal yang membuat dirinya menduga kemungkinan akan dicopot. Di sisi lain, ia membantah adanya gesekan internal sebagai alasan utama pencopotannya.
Suahasil juga membantah adanya masalah internal serius di Kementerian Keuangan. Ketika ditanya mengenai isu tersebut setelah pelantikan, ia menjawab singkat bahwa kondisi internal kementerian aman.
Karena itu, perombakan pejabat Kemenkeu lebih tepat dilihat sebagai salah satu konteks yang memperbesar pertanyaan mengenai pergantian Purbaya, bukan sebagai bukti bahwa konflik internal merupakan penyebab pencopotan.
