Jakarta, Arthabhumi.id – Pada 8 September 2025, genap satu tahun Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengemban tugas setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto. Dalam satu tahun perjalanannya, Menkeu telah membawa gaya berbeda dalam mengelola kebijakan fiskal.
Salah satu gebrakan paling awal adalah keputusan pemerintah menempatkan Rp200 triliun uang negara pada lima bank umum mitra pada September 2025.
Dana tersebut ditempatkan di BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia, dengan harapan memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong aktivitas ekonomi.
Langkah tersebut menjadi salah satu penanda awal era Menkeu Purbaya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal, melainkan juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
APBN Tetap Ekspansif, Penerimaan Negara Menguat
Memasuki tahun 2026, Menkeu berfokus pada tujuan agar APBN dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian. Meski belum tumbuh kencang, ekonomi Indonesia disebut berhasil keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Hal tersebut tercatat pada pertumbuhan kuartal IV-2025 sebesar 5,39%, kemudian kuartal I-2026 tumbuh 5,61%, dan kuartal II-2026 tumbuh 5,29%.
Meskipun perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi karena dinamika ekonomi global, Menkeu meyakini bahwa ekonomi Indonesia sudah tumbuh ke arah 6%. Untuk mencapai target tersebut, Menkeu menyebut bahwa investasi perlu tumbuh hingga 7 persen.
Oleh karena itu, pemerintah akan berperan sebagai katalisator, sementara sektor swasta menjadi motor utama investasi. Danantara juga akan dilibatkan dalam upaya mendorong akselerasi investasi.
“Saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-IV tahun lalu kan 5,39%, triwulan pertama (2026) 5,61%, triwulan ke-II (2026) 5,29%. Agak turun sedikit, tapi karena gangguan global ya, tapi sekarang siap untuk gerakkan 6% lagi. Mungkin triwulan IV tahun ini bisa mendekati 6%,” kata Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (8/9/26).
Menkeu memastikan bahwa reformasi pengelolaan APBN akan terus dilanjutkan, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2027, antara lain Menkeu menempatkan reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja produktif, serta pengendalian defisit dan utang sebagai sejumlah fokus utama.
