Jakarta, Arthabhumi.id – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis evaluasi kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menunjukkan rapor merah berdasarkan penilaian masyarakat umum dan ahli.
Laporan bertajuk “Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” ini menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai membebani keuangan negara dan tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan hasil survei CELIOS, Sebanyak 75 persen responden mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintah, dan 67 persen stres terhadap perilaku Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto hanya mendapatkan nilai rata-rata 4,6 dari 10 menurut penilaian masyarakat, dan terperosok ke angka 2,8 berdasarkan penilaian kelompok ahli.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh skor 4,9 dari masyarakat dan 2,2 dari para ahli. Secara keseluruhan, kinerja Kabinet Merah Putih dinilai sangat buruk dengan perolehan skor 4,7 dari masyarakat umum dan 2,9 dari para ahli.
Direktur Eksekutif CELIOS yang juga bertindak sebagai Menteri Keuangan dalam formasi “Kabinet Bayangan”, Bhima Yudhistira Adhinegara, memberikan sorotan tajam terhadap memburuknya tata kelola anggaran dan kemampuan membayar utang negara.
“Pertama, Pembayaran bunga utang pemerintah saat ini telah menyedot hingga 24% dari total penerimaan pajak negara,” kata Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta, Senin (12/10/26).
Kedua, Pemerintah terbukti menggeser anggaran di tengah tahun berjalan demi membiayai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih tanpa melalui persetujuan DPR.
Ketiga, Kebijakan ini bertentangan dengan Putusan MK No. 100/PUU-XXIV/2026 dan memicu kekhawatiran publik atas potensi pemangkasan anggaran daerah dan pendidikan pada tahun 2027.
Keempat, Pemerintah juga memindahkan beban utang proyek kereta cepat Whoosh dari BUMN ke dalam APBN, yang dinilai Bhima sebagai bentuk nyata jebakan utang (debt trap) yang membebankan pajak rakyat.
Kelima, Pelaku UMKM yang sebelumnya membayar PPh final 0,5% dari omzet kini ditekan untuk membayar PPh dengan tarif normal yang lebih tinggi.
Berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran juga mendapatkan penolakan keras dari publik dan pakar. Sebanyak 76% masyarakat setuju agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera dihentikan, dengan mayoritas ahli menilai program tersebut sebaiknya disetop sementara atau sepenuhnya karena desain yang salah dan menggerus anggaran esensial.
Hal serupa terjadi pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), di mana 66% masyarakat dan 91% ahli menyatakan tidak setuju karena program ini dirancang secara tidak memadai dan berisiko merusak kemandirian ekonomi desa.
Menanggapi krisis tata kelola ini, Bhima Yudhistira Adhinegara beserta tim peneliti CELIOS memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperbaiki arah kebijakan ekonomi nasional.
- Pemerintah harus segera menerapkan pajak kekayaan (wealth tax) sebesar 1-2% yang ditargetkan khusus bagi individu ultra-kaya dengan kekayaan di atas Rp84 miliar.
- Penerapan pajak kekayaan ini diproyeksikan mampu menambah penerimaan pajak negara hingga Rp142,2 triliun per tahun.
- Pemerintah dituntut untuk menghentikan cara berutang yang agresif dan segera melakukan renegosiasi utang, termasuk melalui skema penghapusan utang (debt cancellation) dan penukaran utang (debt swap).
- Tarif PPh Final UMKM harus dikembalikan ke angka 0,5% dan tarif PPN harus diturunkan dari 11% menjadi 8% untuk meringankan beban kelas menengah dan bawah.
- Pemerintah harus menghentikan program yang dinilai sebagai pemborosan anggaran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
