Jakarta, ArthaBhumi.id – Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria membantah kabar perihal warga Indonesia dengan tabungan di atas Rp 3 miliar diwajibkan membeli produk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Dony menegaskan kabar yang beredar tersebut tidak benar alias hoaks. Pria yang juga merupakan Kepala BP BUMN itu menegaskan tidak pernah ada rencana mewajibkan orang kaya membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
“Tidak benar informasi tersebut. Isu itu hoax. Tidak ada rencana pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp 3 miliar untuk membeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond,” kata Dony Oskaria dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
Kabar ini mencuat seiring disahkannya revisi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang.
Dony menyampaikan instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond dirancang sebagai produk investasi yang ditujukan bagi masyarakat maupun investor yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dia menegaskan tak ada kewajiban bagi masyarakat kalangan tertentu untuk membeli produk tersebut.
“Pemerintah dan Danantara berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan investasi sesuai prinsip transparansi, tata kelola yang baik, serta menghormati hak masyarakat dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, informasi yang menyebut adanya kewajiban pembelian bagi kelompok masyarakat tertentu tidak benar dan tidak memiliki dasar,” tambah Dony.
Sebelumnya, rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disetujui menjadi UU oleh DPR RI. Salah satu perubahan dari aturan tersebut yakni mengatur Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Hal itu sebagai upaya memperkuat mobilisasi modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.
Terkait isu kewajiban untuk membeli bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 3 miliar, Purbaya membantah. Meski demikian, ia menyebut ada insentif khusus yang akan diberikan jika seseorang berpartisipasi dalam pembelian surat utang yang diterbitkan Danantara tersebut.
“Nggak ada kewajiban, tetapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang, kira-kira gitu. Setahu saya nggak wajib sampai sekarang ya, waktu saya ikut rapat di Istana, tetapi nggak tahu kalau berubah. Setahu saya presiden nggak pernah bilang itu wajib,” ucap Purbaya di DPR RI.
Analis menilai kehadiran Patriot Bond dan Merah Putih Bond berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperluas sumber pembiayaan pembangunan nasional di luar skema pembiayaan konvensional. Instrumen tersebut juga dapat menjadi alternatif investasi jangka menengah hingga panjang bagi investor domestik yang mencari imbal hasil kompetitif sekaligus berkontribusi pada proyek-proyek strategis nasional.
Namun demikian, keberhasilan Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan investor terhadap tata kelola, transparansi penggunaan dana, serta kualitas proyek yang dibiayai. Pasar akan mencermati mekanisme pengelolaan dana, profil risiko, tingkat imbal hasil, hingga jaminan perlindungan investor sebelum memutuskan untuk berpartisipasi.
Karena itu, klarifikasi pemerintah dan Danantara terkait tidak adanya kewajiban pembelian menjadi penting untuk menjaga sentimen pasar. Keikutsertaan investor yang didorong oleh daya tarik ekonomi dan insentif yang jelas dinilai akan menciptakan permintaan yang lebih sehat dibandingkan skema yang bersifat wajib.
Dengan pendekatan sukarela, Patriot Bond dan Merah Putih Bond berpotensi berkembang menjadi instrumen investasi nasional yang mampu menghimpun dana masyarakat sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan jangka panjang Indonesia.
