- Ditulis oleh: Wicaksono, blogger dan jurnalis
Jakarta, ArthaBhumi.id – Saya tumbuh di ruang redaksi. Karena itu, setiap kali sebuah media menutup pintunya, ada bagian kecil dari ingatan saya yang ikut padam. Bukan karena saya ingin membekukan zaman di lemari es nostalgia. Bukan pula karena saya menganggap masa lalu selalu lebih mulia daripada hari ini. Ruang redaksi lama juga penuh asap rokok, ego redaktur, honor telat, dan rapat yang kadang lebih panjang daripada akal sehat. Namun dari tempat seperti itulah banyak orang belajar bahwa informasi tidak boleh dilepas begitu saja ke publik sebelum diperiksa.
Kabar terbaru datang dari Surabaya. Jawa Pos TV resmi berhenti mengudara pada 30 Mei 2026, tepat di usia ke-19. Beberapa hari sebelumnya, dari Bandung, The Rockin’ Life, yang dulu dikenal sebagai Hard Rock FM Bandung, mengakhiri siaran di frekuensi FM pada 29 Mei 2026.
Dua kabar itu datang berdekatan, dari dua kota berbeda, dengan medium berbeda. Yang satu televisi lokal. Yang lain radio kota. Keduanya seperti dua lampu lama yang padam hampir bersamaan di lorong panjang media konvensional Indonesia.
Mari kita mulai dari yang bisa diperiksa sebelum kita sibuk mengibarkan bendera duka. Jawa Pos TV bukan anak kemarin sore. Ia mulai mengudara pada 1 Mei 2007 dengan nama SBO TV, berada di bawah PT Surabaya Media Televisi, bagian dari Jawa Pos Group. Identitasnya kemudian bergeser menjadi Jawa Pos TV, terutama sejak 2021.
Sembilan belas tahun bukan usia pendek untuk televisi lokal swasta. Banyak media lahir dengan konferensi pers meriah, lalu menghilang sebelum sempat punya arsip yang pantas dikenang. Jawa Pos TV sempat melewati masa ketika televisi lokal masih punya tempat di ruang keluarga, sebelum ruang keluarga itu pindah ke telapak tangan bernama ponsel.
Yang membuat kabar ini terasa bukan sebagai peristiwa tunggal adalah jejak sebelumnya. Jawa Pos TV Bali sudah lebih dulu berhenti bersiaran sejak 1 Mei 2026. KPID Bali kemudian mendatangi Radar Bali/Jawa Pos TV pada 6 Mei 2026 untuk memastikan laporan masyarakat.
Dari penjelasan yang diterima KPID Bali, penghentian siaran itu dilakukan manajemen pusat untuk beberapa televisi jaringan lokal, termasuk Bali. Saat itu masih ada keterangan bahwa beberapa stasiun di Jawa tetap hidup. Tidak sampai sebulan kemudian, Surabaya ikut mengucapkan salam perpisahan.
Dari Bandung, kisahnya sedikit berbeda. Dan perbedaan ini penting supaya kita tidak menulis obituari dengan semangat berlebihan, penyakit kecil yang sering menyerang para penulis opini saat menemukan metafora bagus. Hard Rock FM Bandung berganti nama menjadi The Rockin’ Life setelah lisensi nama Hard Rock berakhir.
Pada 29 Mei 2026, yang dihentikan adalah siaran analognya di gelombang FM. Manajemen menyatakan mereka tidak benar-benar tutup, melainkan berpindah penuh ke platform digital. Sebagian penyiar juga bergeser ke stasiun saudara mereka, Iswara FM. Jadi yang mati bukan seluruh tubuhnya, melainkan rumah lamanya. Frekuensinya senyap, tetapi entitasnya masih berusaha bernapas di ruang digital.
Di sinilah letak persoalannya. Sebagian media benar-benar berhenti. Sebagian lain pindah rumah. Namun dalam proses pindah itu, ada identitas, kebiasaan, kedekatan, dan disiplin lama yang ikut tercecer di jalan.
Fenomena ini tentu tidak lahir kemarin pagi. BBC Indonesia sudah meninggalkan gelombang radio pada 30 Desember 2022, setelah siaran radio berbahasa Indonesia sejak 1949.
Pada periode yang sama, Indonesia juga menjalani Analog Switch Off, kebijakan penghentian siaran televisi analog secara bertahap menuju siaran digital. Pemerintah menetapkan tenggat besar migrasi itu pada 2 November 2022, meski pelaksanaannya berjalan bertahap dan tidak seragam di semua wilayah.
Artinya, tanah tempat radio dan televisi konvensional berdiri memang sudah lama bergeser. Penutupan tahun ini bukan gempa pertama. Ia lebih mirip retakan susulan dari pergeseran lempeng yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.
Pertanyaannya bukan lagi apakah media lama sedang berubah. Itu sudah terlalu jelas. Pertanyaan yang lebih penting: apa yang sebenarnya sedang dikuburkan?
Jawaban paling mudah adalah teknologi. Radio kalah oleh Spotify dan podcast. Televisi lokal kalah oleh YouTube, TikTok, Netflix, dan segala layar kecil yang membuat manusia hari ini bisa menonton apa saja sambil menunggu mi instan matang. Tapi jawaban itu terlalu dangkal. Teknologi hanya wajah depan dari keruntuhan yang lebih dalam. Yang ambruk sebenarnya adalah model ekonomi media.
Selama puluhan tahun, televisi, radio, dan koran hidup dari satu mekanisme yang tampak sederhana. Mereka mengumpulkan perhatian publik, lalu menjual perhatian itu kepada pengiklan. Audiens dibundel dalam angka rating, oplah, jangkauan, atau pendengar. Dari iklan itulah studio dibayar, pemancar dirawat, wartawan digaji, dan liputan yang mahal bisa dikerjakan.
Model seperti itu tidak sempurna, bahkan sering membuat media tunduk pada selera pasar dan pemilik modal. Namun setidaknya ada struktur yang memungkinkan kerja jurnalistik berlangsung secara rutin.
Platform digital menghancurkan mekanisme itu dari dasar. Pengiklan kini bisa membeli perhatian secara terukur, per klik, per tayangan, per perilaku, per lokasi, per minat, bahkan per kebiasaan kecil yang mungkin lebih dikenal algoritma daripada pasangan sendiri. Audiens tidak lagi berkumpul di satu layar keluarga atau satu frekuensi kota. Mereka pecah menjadi serpihan kecil di jutaan ponsel.
Pada awal 2025, Indonesia memiliki 212 juta pengguna internet dan 143 juta identitas pengguna media sosial. Reuters Institute mencatat 57 persen responden Indonesia memperoleh berita dari platform sosial seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Perhatian publik tidak hilang. Ia berpindah alamat.
Masalahnya, media lama membawa biaya lama ke dunia baru. Pemancar, studio, izin, listrik, perangkat produksi, karyawan, dan struktur organisasi tetap menuntut biaya. Sementara uang iklan makin mudah melompat ke platform digital yang menawarkan angka lebih presisi dan laporan lebih menggoda. Di atas kertas, media lama masih punya nama. Di laporan keuangan, nama saja tidak bisa membayar listrik.
Kita terlalu malas bila menyebut semua fakta itu ini hanya sebagai seleksi alam. Ungkapan itu terdengar cerdas, padahal sering dipakai untuk menutupi kemalasan berpikir.
Benar, sebagian media gagal beradaptasi. Benar, sebagian terlalu lama merasa aman karena punya frekuensi, izin, gedung, dan sejarah. Benar juga, sebagian ruang redaksi tidak cukup cepat memahami bahwa audiens baru tidak lagi menunggu berita pukul tujuh malam atau buletin tiap jam. Tetapi runtuhnya media lama bukan semata-mata karena mereka bodoh menghadapi zaman. Mereka juga berhadapan dengan ekosistem baru yang mengambil distribusi, iklan, data audiens, dan perhatian publik sekaligus.
Koran, radio, dan televisi dulu bukan hanya membuat konten. Mereka menguasai jalur distribusi. Hari ini, jalur itu dikuasai platform. Media memproduksi berita, platform memegang pintu masuknya. Media membayar wartawan, platform memanen perilaku pembacanya. Media menanggung risiko hukum dan etik, platform menikmati lalu lintas perhatian.
Analogi situasi itu seperti restoran yang memasak makanan, tetapi pelanggan, kasir, meja, dan daftar menu dikuasai pihak lain. Lalu ketika restoran itu sepi, orang berkata, “Salah sendiri, kurang inovatif.”
Sungguh komentar yang rapi, dingin, dan sedikit kejam, seperti brosur seminar transformasi digital.
Karena itu, judul “Indonesia Kuburan Media?” harus dibaca dengan hati-hati. Indonesia bukan kuburan semua media. Yang sedang dikuburkan adalah model lama yang mengandalkan frekuensi, cetakan, dan kebiasaan audiens yang setia menunggu.
Media tidak mati sebagai fungsi. Yang mati adalah cara lama membiayainya. Informasi tetap mengalir, bahkan terlalu deras. Kreator konten tumbuh. Podcast ramai. Kanal YouTube politik dan hiburan menjamur. Akun-akun lokal bisa lebih cepat menyebarkan kabar dibanding redaksi kecil yang kekurangan reporter. Dari sisi produksi konten, kita tidak kekurangan suara. Kita justru kebanjiran.
Yang kurang adalah pekerjaan yang tidak selalu terlihat: verifikasi, penyuntingan, keberimbangan, ingatan kelembagaan, dan tanggung jawab setelah informasi disiarkan.
Di sinilah kerugian terbesarnya. Yang berharga dari media lokal bukan pemancar, menara, logo, atau jinglenya. Semua itu bisa menjadi kenangan manis, tetapi bukan inti persoalan. Yang berharga adalah kemungkinan hadirnya orang-orang yang bekerja secara teratur untuk mencatat kota, mengawasi kekuasaan lokal, mendatangi rapat anggaran, bertanya kepada kepala dinas, membaca dokumen pengadaan, memeriksa proyek jalan, dan mengangkat masalah warga yang tidak cukup seksi untuk viral.
Tentu kita tidak perlu berpura-pura semua media lokal pernah menjalankan fungsi itu dengan luhur. Banyak juga yang hidup dari seremoni pejabat, iklan pemerintah daerah, konten hiburan seadanya, atau siaran ulang yang membuat televisi terasa seperti ruang tunggu kantor kecamatan.
Namun tetap saja, ketika satu media lokal padam, yang hilang bukan hanya satu lembaga bisnis. Yang menyusut adalah kemungkinan adanya satu simpul pengawasan, satu ruang kerja jurnalistik, satu tempat bagi wartawan muda untuk belajar bahwa berita tidak boleh lahir hanya dari unggahan viral.
Algoritma tidak pernah menghadiri rapat DPRD. TikTok tidak menunggu narasumber keluar dari ruang pemeriksaan. Instagram tidak membaca berkas tender. YouTube tidak otomatis membedakan mana informasi publik dan mana bisik-bisik pesanan. Semua platform itu bisa menjadi alat yang berguna, tetapi mereka tidak punya naluri kewargaan. Mereka punya logika keterlibatan. Yang diprioritaskan bukan yang paling penting, melainkan yang paling membuat orang berhenti menggulir layar.
Maka kehilangan media konvensional tidak boleh dibaca sebagai kerinduan pada antena, kertas koran, atau suara penyiar pagi yang dulu menemani orang berangkat kerja. Kerinduan itu sah, tetapi terlalu kecil untuk persoalan sebesar ini.
Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah siapa yang akan membayar kerja jurnalistik setelah model bisnis lama hancur. Siapa yang akan membiayai liputan lokal yang tidak viral. Siapa yang akan menggaji wartawan untuk menelusuri kasus yang tidak langsung menghasilkan klik. Siapa yang akan menjaga agar informasi publik tidak sepenuhnya berubah menjadi konten.
Migrasi ke digital memang tidak otomatis buruk. Sebagian media bisa menjangkau audiens lebih luas dengan biaya distribusi lebih ringan. Sebagian jurnalis menemukan ruang baru melalui newsletter, podcast, kanal video, dan komunitas pembaca. Media baru bisa lahir lebih lincah, lebih dekat dengan audiens, dan lebih bebas dari beban infrastruktur lama.
Transformasi digital hanya layak dirayakan bila yang berpindah bukan sekadar format, melainkan juga disiplin. Kalau yang pindah hanya logo ke Instagram, sementara verifikasi ditinggalkan di studio lama, itu bukan transformasi. Itu evakuasi panik dengan caption motivasional.
Indonesia mungkin bukan kuburan media. Tetapi Indonesia bisa menjadi kuburan bagi jurnalisme lokal bila kita membiarkan seluruh percakapan publik diserahkan kepada platform, influencer, buzzer, clipper, dan akun anonim yang hidup dari warganet yang setiap hari ngomel.
Sebuah masyarakat masih bisa ramai tanpa media yang sehat. Ia bisa gaduh, cepat, lucu, marah, dan penuh komentar. Namun ramai tidak sama dengan tahu. Gaduh tidak sama dengan memahami.
Maka ketika Jawa Pos TV berhenti mengudara dan The Rockin’ Life meninggalkan frekuensi FM, yang patut kita dengar bukan hanya suara pintu studio yang ditutup. Kita perlu mendengar pertanyaan yang lebih pelan, tetapi lebih berat: setelah frekuensi senyap, setelah layar lokal padam, setelah ruang redaksi menyusut, siapa yang masih mau mengerjakan pekerjaan sunyi itu?
Memeriksa. Menelusuri. Mengonfirmasi. Mengganggu kekuasaan dengan pertanyaan yang sah.
Kalau tidak ada lagi yang membayarnya, jangan kaget bila suatu hari kita hidup di negeri yang sangat ramai informasi, tetapi miskin pengetahuan. Dan pada hari itu, yang terkubur bukan medianya saja. Yang terkubur adalah kemampuan warga untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sekitarnya.
